PEMERINTAH DAN MASYARAKAT ADAT*
By. La Oddang To Sessungriu**

Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD Tahun 1945, rumusan ketentuan Pasal 18B Ayat 2, menyatakan ; “Negara Mengakui dan Menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, dan sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 menguraikan dengan jelas, bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

opu matoa cenrana

Memandang dan mencermati amanat Undang-Undang Dasar bernegara beserta palsafah agung yang mendasarinya tersebut, maka alangkah mirisnya tatkala didapati oknum atau segolongan orang yang kebetulan menduduki suatu jabatan sebagai kepala pemerintahan daerah maupun wilayah yang hendak mengangkangi nilai-nilai tatanan adat yang merupakan hak-hak tradisional suatu wilayah Adat bekas kerajaan. Sebagai contoh kasus, yakni dua Bupati Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan terakhir ini. Bupati sebelumnya mengklaim diri sebagai Ketua Persekutuan TellumpoccoE yang otomatis selaku Somba Gowa (Raja Gowa), beranggotakan Datu Luwu dan Ketua Lembaga Adat Kerajaan Bone. Posisi agung tersebut diproklamirkannya secara sepihak selaku Kepala Pemerintahan, hingga dalam setiap acara perhelatan adat di Sulawesi Selatan selalu mengenakan busana yang menandakan layaknya Somba Gowa. Kemudian lebih diperparah oleh Bupati pelanjutnya saat ini yang menyusun Ranperda dimana disebutkan bahwa Bupati Gowa secara otomatis bertindak sebagai Raja Gowa dan turunan Masyarakat Adat Raja Gowa hanyalah sebagai “Tumailalang Lolo” (Perangkat Istana). Hal yang kemudian amat meresahkan para turunan Raja Gowa beserta hadatnya, sekaligus dianggap sebagai pelecehan nyata atau pemberangusan terhadap Nilai-Nilai Budaya Nasional yang justru semestinya haruslah dilindunginya.

Tidak ada Negara yang berdiri tanpa sejarah. Sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, mengguratkan dengan indah bahwa Negara Kesatuan yang mengkristal sebagai Bangsa yang kuat ini didirikan oleh para Raja berjiwa pahlawan dan berjiwa besar untuk melebur kekuasaannya demi mewujudkan kesatuan yang lebih besar, sebagai Indonesia pada hari ini. Lebih dari sekedar mengorbankan ego sektoral, Raja-Raja maupun Ratu yang ribuan jumlahnya itu memperjuangkan kemerdekaan dan pendirian NKRI ini dengan taruhan jiwa raganya. Diantaranya dapat disebut disini adalah Sribaginda Pajung Luwu TopapoataE Andi Djemma ToappamEne’ Wara-WaraE Petta MatinroE ri Panaikang. Raja Luwu XXXVI tersebut berjuang habis-habisan dengan rakyatnya di medang gerilya melawan Pasukan Belanda, serta menjadi Raja Pertama di wilayah Indonesia Bagian Timur yang menyatakan dukungannya secara resmi (tertulis) pada Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan Ir. Soekarno dan Drs. Mohd. Hatta. Pada suatu ketika, Sribaginda dan segenap keluarganya tertangkap lalu menjalani hukuman pengasingan di Pulau Selayar dan Morotai. Keluarga istana Kedatuan Luwu tercerai berai dalam pengasingan yang berbeda tempat, bahkan salah seorang puteranya divonis hukuman mati. Hingga kedaulatan Republik Indonesia yang merdeka dikumandangkan, beliau dibebaskan dan kembali menduduki tahtanya. Namun demi melihat kondisi penguatan system ke-tatanegaraan Republik Indonesia yang didukungnya, maka dengan ikhlas beliau bersedia untuk diposisikan sebagai Bupati. Istana serta hak kedaulatannya sebagai Raja Disembah di Luwu diserahkannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicintainya.

Hal serupa terjadi dimanapun pada seluruh pelosok Sulawesi Selatan pada masa itu. Pada masa perjuangan pisik sebelum Sribaginda TopapoataE Pajung Luwu Andi Djemma, telah ada tradisi kejuangan yang heroik dalam kalangan Raja Gowa (Somba Gowa), dari masa ke masa sejak Sultan Hasanuddin hingga Somba I Mangngimangi KaraEng Bontonompo. Sribaginda Raja Gowa yang berkumis tebal melintang ini terkenal kegagahannya menentang Penjajah, hingga salahsatu kaki baginda cacat akibat terkena peluru Belanda.

Terlebih pula Raja Gowa terdahulu yang digantikannya, yakni I Makkulawu Sultan Husain KaraEng LEmbangparang bahkan gugur dalam pertempurannya yang gagah berani melawan pasukan Belanda di daerah Ajatappareng, sehingga digelar sebagai KaraEng Tuminanga ri Bundu’na (Raja yang wafat dalam perangnya). Gugurnya Sribaginda didahului oleh gugurnya puteranya pula beberapa hari sebelumnya, yaitu I Panguriseng Arung Alitta. Kemudian puteranya yang lain, yaitu Andi Mappanyukki Datu Suppa (Raja Bone) tetap jua gigih melanjutkan perjuangan almarhum ayahanda dan kakandanya hingga berkali-kali pula tertangkap dan menjalani hukuman pembuangan sebagaimana menantunya, yaitu : Andi Djemma Pajung Luwu.

Para Raja yang gugur sebagai Pahlawan Nasional tersebut, meskipun telah wafat namun Lembaga Adat beserta tatanan adat dalam Kerajaannya tidak ikut dikuburkan. Bahkan setelah ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ikut memberi sumbangan nilai luhur dari Intisari Budaya yang terjelma dalam Pancasila, namun Tatanan Adat yang mengakar dalam sanubari masyarakatnya tetap jua tumbuh bersemi. Para anak turunan mereka tetap jua di-raja-kan oleh masyarakatnya, meskipun kehidupan bernegara-nya adalah mengikut kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Kehidupan Bernegara Kesatuan RI dan Berkehidupan Adat Istiadat tetaplah menjadi 2 ranah yang berbeda namun tetap sejalan, bahkan saling menguatkan satu sama lainnya. Bahwa Lembaga Adat bukanlah lagi mengemban amanat Pemerintahan sebagaimana sebelumnya, namun tetap jua merupakan suatu tatanan luhur yang mengemban amanat warisan moralitas pendahulunya beserta nilai-nilai budayanya.

Ingatan dikembalikan lagi pada puluhan tahun sebelumnya, yakni pada masa penjajahan Kolonial Belanda dan Jepang. Kedaulatan Pemerintahan Kerajaan yang dijalankan oleh para Raja dan Perangkat Adatnya tetap berdiri tegak, meskipun dalam kekangan Pemerintahan Kolonial. Pada masa Kolonial Belanda, para Raja tetap dirajakan dan aparat Kolonial disebut sebagai “TomarajaE” (orang besar). Lontara Attoriolong Sidenreng memberitakan pada permulaan abad 19, Gubernur Belanda di Makassar menyampaikan kepada Addatuang Sidenreng La Wawo agar kiranya segera menunjuk salahseorang cucunya sebagai penggantinya, mengingat usia beliau telah uzur. Maka Sribaginda menunjuk cucunya, yakni La Panguriseng selaku bakal penggantinya, hal mana langsung disetujui dan dihormati oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa tahun kemudian, Addatuatta La Wawo wafat dan dinobatkanlah La Panguriseng selaku Addatuang Sidenreng. Namun penobatan itu ditentang oleh kakak seayahnya, yaitu : La Patongai Datu Lompulle’ yang merasa lebih berhak. Maka terjadilah perang saudara di Sidenreng yang melibatkan pemerintah Kolonial Belanda. Tatkala pihak La Patongai mengajukan somasi atas campur tangan Belanda, Pemerintah Kolonial menjawabnya : “nasaba’ upakalebbi’i toddo’pasengna Addatuang La Wawo” (karena kami menghormati wasiat Sribaginda La Wawo).

Pemerintah Kolonial Belanda maupun Jepang, meskipun bisa disebut selaku penguasa mutlak, namun tak sekalipun mengenakan atribut para Raja di Sulawesi Selatan maupun diseluruh Nusantara. Mereka berkunjung ke istana para raja selaku “To Maraja” dengan tidak mengenakan “Songko’ Pamiring Ulaweng”, Batu Tallasa’ dan Lipa’ Tapong beserta Payung Lellung. Mereka mengenakan busananya sendiri selaku To Maraja dan didudukkan pada tempat yang semestinya selaku To Maraja, bukan pada singgasana Raja-Raja tersebut. Demikian pula sebaliknya, para Raja tetap mengenakan busananya masing-masing dengan tidak mengenakan atribut para To Maraja itu, kecuali bintang penghargaan yang diterimanya.

Lalu bagaimana halnya dengan sekarang ?. Kita disuguhi tontonan ketika Mantan Bupati Gowa Ikhsan Yasin Limpo mengenakan Atribut full selaku Bangsawan Bugis-Makassar berdarah murni (bocco). Demikian pula dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, pada banyak kesempatan mengenakan pakaian yang sama. Tidak mau kalah, para Bupati dan Walikota di Sulawesi Selatan mengenakan pula Songkok Emas tebal pada setiap acara bernuangsa budaya di wilayahnya masing-masing. Sekiranya ditanya : “Mengapa bapak-bapak mengenakan atribut para Raja ?”. Kira-kira jawabannya : “Melestarikan Adat dan Kebudayaan”. Maka pertanyaannya kemudian : “Bukankah jika dikenakan tidak sesuai lingkup pranatanya, apakah tidak justru merusak nilai-nilai adat dan budaya ?”. Kemudian disusul pula pertanyaan : “Apakah ayah ibu bapak-bapak ini mengenakan pula songkok emas yang sama ?”.

Nilai-nilai tatanan budaya menurut adat istiadat Bugis dikenal sebagai “Wari Pangadereng” atau “Wari Pangadakkang” dalam adat istiadat Makassar. Seorang Raja dipilih oleh para Dewan Adat menurut strata darah kebangsawanan yang dimilikinya. Demikian pula setiap bangsawan mengenakan busana dan atribut adat sesuai strata darah kebangsawanannya pula. Itu adalah nilai-nilai budaya yang masih kuat melekat ditengah masyarakat diseluruh pelosok Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia pada umumnya. Olehnya itulah maka Almarhum Jenderal Ahmad Soeharto tatkala menjabat Presiden Republik Indonesia, tidak sekalipun mengenakan Blangkon yang setara dengan Blangkon Sri Susuhunan Pakubuwono maupun Sri Hamangku Buwono. Tidak pula Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Terkecuali dengan Pak SBY yang sempat mengenakan Songkok Emas yang setara dengan Datu Luwu, berkat kemauan segelintir kalangan yang gemar menghiba-hiba.

Maka sesungguhnya, para pejabat yang gemar mengenakan atribut Raja-Raja ataupun Bangsawan diluar kepantasannya, …jauh lebih arogan dari pemerintah Kolonial Belanda.

Wallahualam Bissawab

*Sumber : FB Opu Matoa Cenrana, diterbitkan 29 Maret 2016

**Penulis adalah Opu Matoa Cenrana Kedatuan Luwu