SEKILAS URAIAN TENTANG ADE’ (bag. I)
Oleh : To Sessungriu

Tidak bisa dipungkiri, bahwa Kebudayaan ibarat roda yang bergerak maju seiring waktu dalam kerangka peradaban manusia. Namun roda yang bergerak statis itu tetaplah roda yang sama sejak masa awal peradaban hingga pada saat ini. Maka bagaimanapun, jejak roda yang disebut sebagai nilai kearifan lokal (Local Wisdom) itu, senantiasa ada dan nyata adanya sebagai identitas suatu bangsa maupun suatu kaum, walau dengan bahan dan tampilan yang agak berbeda dari era yang mendahuluinya. Demikian pula halnya dengan “Pengiring Raja” yang disebut sebagai “Joana DatuE” dalam khazanah Adat dan Tradisi Masyarakat Bugis.

Bahwasanya ketika suatu masyarakat mengakui adanya seorang Datu (Raja) bagi suatu kawasan nilai adat istiadat, maka 2 hal yang tak terpisahkan menjadi nilai yang selalu seiring, yakni : Makkiade’ Datu dan Mangade’ Datu. Bagaimana seorang Raja bersikap dan berprilaku, itulah yang dimaksud sebagai Makkiade’ Datu (beradat sebagai Datu). Kemudian setiap Datu mutlaklah memiliki abdi sebagai pengiring yang melayani dan mengawal Sang Datu dengan sepenuhnya bertata krama yang kemudian menjadi suatu pola bersikap dan bertata cara yang disebut sebagai Mangade’ Datu (meng-adat-kan Datu). Kiranya dari titik inilah yang diambil sebagai lintasan garis pembahasan secara umum, menyangkut perihal Adat Istiadat.

Sesungguhnya kata Makkiade’ dan Mangade’ adalah sama-sama berasal dari kata “Ade’” (adat). Bahwa intisari dari keluhuran budaya, itulah Adat Istiadat menurut definisi yang dikemukakan oleh DR. I Wayan Bawa. Namun bagaimanakah pengertian adat menurut Masyarakat Bugis ?. Bahwa “ade’” secara harfiah adalah berarti hulu atau arah darimana arus sungai berasal. Ketika sebuah perahu dikayuh menuju arah hulu sungai, maka dibahasakanlah : “nawisEi lopinna MANGADE’ lao riyase’” (ia mendayung perahunya menuju keatas hulu). Maka “ade’” sesungguhnya bermaknakan sebagai tempat yang terletak pada tempat yang tinggi, hal yang kiranya kurang lebih sama dengan pemaknaan “inggil” pada masyarakat Suku Jawa. Olehnya itu, Ade’ dimaknakan sebagai tata cara yang bersumber dari pribudi Tinggi dengan meliputi pranata-pranata berbahasa, berprilaku dan bertingkah laku. Maka La Paturusi To Maddualeng Paddanreng BEttEmpola dalam Abad 15 menguraikan Ade’ dalam 4 bagian, sebagai berikut : “Patampuengengngi nariyaseng Ade’ iyanaritu// Engka warina // Engka Tuppuna // Engka Rapangna // Engka Bicaranna” (bahwa sesungguhnya terdiri dari kesatuan empat hal sehingga disebut sebagai adat, yaitu // Memiliki tatanan (pranata/trata sosial) // memiliki keselarasan // memiliki sejarah (pengandaian/pengibaratan)// memiliki hukum tertulis/Undang-Undang/Peraturan).

opu matoa cenrana

Selanjutnya pada babak awal Islam di Tana Luwu dalam abad 17, Opu Pabbicara Mustafa menegaskan pemberlakuan Adat sebagai budaya peraturan pemerintahan, sebagai berikut : “Matutu ri Ade’E, naiyya riyasengngE Ade’ : MallEbu tenna ripu’E, Nasitinaja ri TuppuE, Silasa ri Warii’E, Sillempuu’ ri RapangngE, Masse’ ri JanciE ” (Senantiasalah berhaluan pada Adat, adapun yang dimaksud sebagai adat : Lingkaran yang tak dibelah, kemudian diselaraskan menurut padanannya, dimuliakan sesuai tatanan, disejajarkan menurut sejarah, dikuatkan dalam hal menepati perjanjian).

Ade’ yang kemudian dijelmakan sebagai himpunan norma dan peraturan dengan sebutan “pangadereng” membagi dua lingkup dalam pemberlakuannya, yaitu : Ade’ Maraja dan Ade’ Tana. Adat istiadat yang secara khusus diberlakukan dalam kompleks Lalengbata (Lingkungan Istana), itulah yang dikategorikan sebagai Ade’ Maraja. Adapun adat istiadat yang diberlakukan secara umum diseluruh wilayah suatu Kerajaan, itulah yang diistilahkan sebagai Ade’ Tana atau Ade’ JEmmaE, ataupun Ade’ Totebbe’E. Khususnya untuk Kerajaan Luwu, pemberlakuan Ade’ bahkan dibagi pada tiga ring kawasan, yakni : Ade’ Allangkanang (adat istiadat dalam lingkup Istana / Lalengbata), Ade’ Limpo Ware’ (adat istiadat yang khusus diberlakukan dalam kawasan Ibukota Kerajaan), Ade’ BatE Saliwempare’ (adat istiadat yang diberlakukan khusus pada masing-masing wilayah diluar Ibukota Kerajaan).

Kembali kepada empat unsur yang menjadi pilar dari bangunan bernama Ade’, yakni : Wari, Tuppu, Rapang dan Bicara. Bahwa kesatuan unsur inilah sehingga disebut Ade’ yang berazaskan “DuaE temmassarang ; Siri na PessE” (dua hal yang tak terpisahkan, yakni : Harkat/Martabat dan Solidaritas Rasa Kemanusiaan). Azas Dwi Tunggal inilah yang kemudian menjadi dasar philosofi regalia Utama Kerajaan Luwu, yaitu : Bessi PakkaE (tombak bercagak dua). Kemudian dalam penyelenggaraannya, Ade’ diterapkan menurut kesenyawaan antara dua lapisan masyarakat, yaitu : Massolompawo, Mangelle’ WaE Pasang (Air yang tercurah dari atas akan menggenang hingga permukaannya naik sampai diatas jua), dalam artian : Naiyya ade’E, atoreng temmakkEana’, temmakkEappo (sesungguhnya adat itu adalah aturan yang tak beranak dan tak bercucu). Olehnya itu, penerapan aturan adat diberlakukan sama rata dari Datu (Raja) hingga JEmmaE (rakyat), karena Ade’ itu adalah aturan yang berdiri sendiri (indefendent) tanpa tebang pilih.

Pilar Wari dalam Ade’ adalah berarti bahwa ada tatanan yang rapi (terstruktur) dalam masyarakat adat itu sendiri. Tatanan itu sesungguhnya bukanlah secara bulat disamakan dengan “kasta” pada sisi kebudayaan India. Bahwa ketika seseorang dilahirkan sebagai “sudra” (rakyat jelata), maka selamanya ia harus menerima takdir sebagai sudra. Status kastanya takkan berubah selamanya dan bisa menjadi noda yang dihindari oleh ketiga kasta diatasnya. Namun dalam khazanah Wari dalam adat istiadat Bugis, “kasta” seseorang bisa naik turun, ditentukan oleh kadar perjuangan hidup orang itu. Seorang “Ata Tai Manu’” (budak suruhan) yang dapat diperjual belikan bisa naik derajatnya menjadi “Ata Macenning” dalam lingkup “ata ribolang” (Abdi Istana), jika ia membuat jasa besar dalam melindungi tuannya. Seorang Ata Macenning (Abdi Yang Disayangi) senantiasa dimerdekakan secara otomatis ketika tuannya telah mangkat dan bahkan berhak pula mendapatkan warisan dari tuannya itu. Setelah ia merdeka, menjadilah ia dalam golongan “To MaradEka” (orang merdeka).

Dalam perjalanannya sebagai To MaradEka, ia mampu membuktikan dirinya sebagai warga kerajaan yang berprestasi dalam hal perdagangan sehingga menjadi saudagar, ataupun menjadi seorang “pakkanna” (prajurit) yang berjasa sehingga diangkat menjadi “toddo’puli” (kastria). Maka dapatlah ia menikahi seorang To DEcEng (orang baik-baik dari kalangan turunan bangsawan), hingga turunannya masuk pula dalam golongan To DEcEng.

Puteranya yang telah menjadi To DEcEng inipun dalam hidupnya dikenal sebagai orang yang berdedikasi dengan kesungguhannya menuntut ilmu, sehingga mendapat predikat sebagai To Acca (cendekiawan). Sebagai turunan seorang Toddopuli, maka iapun adalah cendekiawan sekaligus ksatria kerajaan yang setia. Maka dalam perjalanan hidup selanjutnya, bisa saja ia berjodoh dengan seorang “Ana’ Arung” (anak bangsawan), sehingga turunannya bisa mendapat predikat status sebagai turunan bangsawan yang setidaknya dalam strata sawi. Demikian seterusnya hingga tidak menutup kemungkinan, pada generasi ke-7 dari seorang berkasta “paria” ini bisa mencapai taraf RajEng (anak pangeran) atau bahkan Sangaji (pangeran). Hal yang sama bisa terjadi sebaliknya pada seorang Raja (Datu) yang memiliki derajat Bocco (100 %), derajat turunannya bisa jatuh hingga menjadi “Ata Tai Manu’”. Hal yang bisa disebabkan karena menikah dengan orang berderajat “ata”, lalu terlilit hutang atau suatu kasus criminal yang dipandang berat menurut takaran Ade’, sehingga dikenakan hukuman Irappung na Ipaoppangi Tana (diusir dari Wilayah Kerajaan dengan sebelumnya status kebangsawannya dilucuti dan harta bendanya disita oleh Kerajaan). Maka hiduplah ia diluar kerajaan sebagai warga biasa yang tidak memiliki kemampuan atau keterampilan apa-apa hingga terpuruk serendah-rendahnya.

Wari tidak hanya mengatur stratifikasi social semata, melainkan mengatur pula tentang tinggi rendahnya derajat berbahasa, bentuk bangunan rumah, keris dan pernak pernik berbusana dan lainnya. Khususnya untuk Wari berbahasa yang dikenal sebagai Wari Ada (Warikkada), khusus untuk bahasa Bugis yang dikenal sebagai Bicara Ware’ (bahasa Ibukota) di Kerajaan Luwu dibagi dalam 3 strata, yaitu : Bicara Dewata/Bicara Bissu, Bicara Mangade’ dan Bicara Ammeng/Bicara To Tebbe’E. Struktur bahasa Bugis Purba yang dipergunakan dalam uraian Sure’ I La Galigo adalah menggunakan Bicara DEwata. Kosa katanya pada umumnya bisa dipahami oleh struktur bahasa yang lainnya namun diuraikan dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda, contoh : Amma Tania Ncajiengngi (Bicara DEwata) = AmmaurEna (Bicara Mangade’) = AmurEna (Bicara Ammeng).

Adapun bahasa yang dipergunakan dalam lingkup Istana sebagai bagian dari Ade’ Maraja, dikenal sebagai Bicara Mangade’ ataupun Bicara Baruga. Kata-katanya sedemikian halus yang dapat dimengerti oleh penutur Bicara Ammeng, namun banyak menggunakan kalimat-kalimat tidak langsung, misalnya : “TabE’, Risompai cEro DEwatana DatuE. Majeppu ripangoloi ricappa’ ajEna Opukku DatuE, yinaritu minassanna atanna marennu pakengkai Datu Puengna riappabbotingenna Sengngatakku maloloE, Puengku. Riorennungnamua Sengngatakkeng makkasiwieng ri Opukkeng DatuE, mamuarE maminasa ammani engka ripatudang cado lE’ rigau’na atanna, nariyala bunga-bunga enrengngEtopa paramata masua’, nariyassuloang lao ri jEmmana DatuE” (Mohon ampun, sesungguhnya kami menyembah pada darah kedewataannya sang Datu. Sesungguhnya dengan inilah dihadapkan pada ujung kaki Pertuananku Sang Datu, yaitu permohonan abdinya yang sangat berharap kiranya dapat mengahadirkan Tuannya pada acara pernikahan sesamaku abdi yang bungsu, Tuanku. Sungguh dengan sukacita dan harapan jua dari sesamaku abdi terhadap Tuanku Datu, semoga berkenan hadir untuk didudukkan dalam acara yang diselenggarakan segenap hambanya, sehingga menjadi bunga dan permata yang bersinar, untuk dijadikan suluh bagi segenap rakyatnya Sang Datu).

Namun dalam kondisi tertentu, berbahasa dengan Datu (Raja) terkadang “harus” menggunakan Bicara Ammeng (bahasa orang kebanyakan), misalnya tatkala Datu bertanya : “Niga muEwa silaong ?” (anda bersama dengan siapa ?). Maka dijawab : “AtamMU mua La Baco’, Puekku” (hambamu jua Si Baco, Tuanku). Kita tidak boleh menjawab dengan standar “sopan” sebagaimana : “AtatTA mua La Baco” (hamba kita Si Baco), karena jika demikian, sama saja jika mensejajarkan diri kita dengan Sang Datu. Itu adalah hal yang dipandang tabu dalam Bicara Baruga. Sementara itu dalam hal ini, menyebut sesama abdi kerap pula disebut namanya dengan penyebutan didepannya, yaitu : Sengngatakku (sesamaku hamba/abdi).

(TabE’, taparajaiyyangnga’ addampeng ri ikkeng maneng, baja-bajapasi nisumpung parimeng bicaraE, Insya Allah.)